Skip to main content

Full text of "Solidaritas untuk Petani Kulonprogo - Pamflet (Id)"

See other formats


12//2017 



PRAKATA 


KONTEN 



LATAR BELAKANG fj A 
NYIA U4 

PERAMPASAN RUANG HIDUP 

DAN PENGHIDUPAN UO 

PERUSAKAN f|Q 
EKOSISTEM U ZJ 

PENGHANCURAN -j fj 
CAGAR BUDAYA I U 

KEHANCURAN -j -j 
TATANAN SOSIAL I I 

PELANGGARAN HUKUM DAN -j O 
MASALAH TAK TERSELESAIKAN I C- 

POLITIK ISTIMEWA H O 
YOGYAKARTA I O 
PERJUANGAN WARGA YANG Ofj 
TETAP BERTAHAN 

APA YANG AKAN OC 
MUNGKINTERJADI? 

DIBALIK O O 
RELOKASI ^-O 

INDONESIA- Qi 
AIRPORT EXPANSION O I 


02 


P ada mulanya kehidupan kami 
ayem, tenteram, dan sejahtera; 
pertanian menjadi bagian hidup 
kami. Hingga sekitar tujuh tahunan 
yang lalu, proyek pembangunan 
bandara mulai masuk. Mereka (proyek 
bandara -red) tidak hanya mulai 
mengusik kehidupan kami, tapi juga 
mengancam ekosistem yang ada. 
Mereka tidak hanya memecah-belah 
kerukunan bersama, tapi juga merusak 
lahan pertanian kami yang menghidupi 
masyarakat Yogyakarta-lndonesia. 

Sudah sekian lama, kami bergotong- 
royong untuk menolak pembangunan 
Bandara Internasional Kulon Progo; 
New Yogyakarta International Airport. 
Kami telah lakukan apa yang menjadi 
kemampuan dan kewajiban sebagai 
masyarakat petani pesisir: menanam 
untuk kehidupan dan menjaga ke¬ 
seimbangan lingkungan. Kami sempat 
jatuh dan akan terus bangun kembali. 

Yang kami lakukan, semata-mata bukan 
untuk kepentingan kelompok kami 
sendiri, tapi juga untuk masyarakat 
lainnya: khususnya Kulonprogo- 
Yogyakarta dan umumnya Indonesia- 
dunia. 





Temon, Kulon Progo, I -12-2017 


Kami tidak butuh uang ratusan juta 
bahkan milyaran rupiah jumlahnya. 
Kami cuma butuh tanah yang telah 
diwariskan kepada kami untuk dapat 
kami kelola. Bagi kami, petani, uang 
seberapapun jumlahnya akan habis tapi 
tanah tidak akan pernah habis manfaat¬ 
nya jika kita terus merawatnya. Kami 
tidak butuh ganti rugi! 

Dengan penuh keyakinan, kami 
percaya: perjuangan kami tidak sendiri. 
Di berbagai tempat, banyak petani, 
buruh, dan masyarakat kota yang 
mengalami hal yang sama: perampasan 
ruang hidup. Kita semua bersaudara: 
mempertahankan apa yang menjadi 
hak kita bersama dan; menjaga 
kelangsungan bumi kita satu-satunya. 


Perjuangan kami dan saudara-saudara 
lainnya tentu membutuhkan solidaritas 
nasional dan internasional. Dukungan 
apapun bentuknya—bahkan doa dari 
masyarakat nasional-internasional akan 
membantu perjuangan kami. Tidak 
lupa, solidaritas dan hormat kami juga 
untuk seluruh masyakarat di belahan 
dunia manapun yang sedang mem¬ 
pertahankan ruang hidupnya. 


Kami akan tetap bertahan. 
Hormot kami, 

Paguyuban Warga Penolak 
Penggusuran - Kulon Progo 
(PWPP-KP) 


03 



LATAR BELAKANG 

M VI A ^ ew Yogyakarta 

IM Y I r \InternationalAirport 

P ADA 25 JANUARI 2011, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura I (PT AP I) atau 
Angkasa Pura Airports bersepakat dalam kerjasama dengan investor asal 
India, GVK Power & Infrastructure, untuk pembangunan megaproyek 
bandara internasional di pesisir Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), yaitu NYl A (New Yogyakarta International Airport). 


► 

Pihak PT. Angkasa 
Pura I (Persero) atau 
Angkasa Pura 
Airports, 
Sri Sultan Hamengku 
Buwono X (Gubernur 
Provinsi DIY) dan 
Ketua GVK Power & 
Infrastructure (India) 
membahas rencana 
pembangunan 
bandara baru 
Yogyakarta. 
( 25 / 1 / 2011 ) 



Pembangunan bandara tersebut me¬ 
rupakan salah satu proyek MP3EI 
(Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
dengan nilai investasi $500 juta 
menurut Center of Aviation (CAPA), 
yang kemudian diteruskan melalui 
program RPJMN (Rencana Pem¬ 
bangunan Jangka Menengah Nasional) 
di bawah kepemimpinan Presiden RI, 
Joko Widodo (Jokowi), pasca terpilih¬ 


nya Jokowi pada 2014. RPJMN masih 
memiliki 'nafas' yang sama dengan 
MP3EI setidaknya dalam dua hal, yaitu 
pembentukan blok-blok produksi 
(kawasan industri, kawasan ekonomi 
khusus dan industri manufaktur) dan 
pembangunan infrastruktur berbasis 
investasi swasta, yang bertujuan untuk 
menghubungkan aktivitas antar pusat- 
pusat pertumbuhan ekonomi nasional 
dengan kantung-kantung pertumbuh- 


04 









an ekonomi di sekitarnya hingga ke 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
tingkat dunia. Sehingga dapat men¬ 
dorong percepatan dan perluasan 
ekonomi dalam bentuk industri dan 
perdagangan. 

Pembangunan NYIA di DIY bertujuan 
tidak hanya untuk pembangunan 
bandara baru dengan alasan mengatasi 
ketidakmampuan Bandara Adi Sucipto 
dalam melayani peningkatan jumlah 
penumpang, melainkan untuk mem¬ 
bangun kota bandara (oero city) 
sebagai pusat dari pertumbuhan 
ekonomi itu sendiri yangjuga berfungsi 
menghubungkan antara kantung- 
kantung ekonomi yang ada disektar- 
nya, yang dinilai dapat meluaskan 
ekonomi di sektor jasa (pariwisata), 
perdagangan, maupun industri lainnya 


yang akan memberikan keramahan 
terhadap investasi swasta. Menurut 
pernyataan Dirut PT Angkasa Pura II 
pada 2014, ke depannya pembangun¬ 
an dan pengembangan bandara di 
Indonesia akan diarahkan untuk 
menjadi kota bandara (aero city) dan 
Aerotropolis. PT Angkasa Pura II telah 
mempersiapkan setidaknya tiga 
bandara dengan model tersebut, yaitu: 
Soekarno-Hatta, Banten (Aero¬ 
tropolis); Kuala Namu, Sumatera Utara 
(Aerotropolis); Kertajati, Majalengka 
(aero city). 

NYIA melalui pengembang yang 
berbeda, PT Angkasa Pura I, sebuah 
perusahaan kebandarudaraan negara 
yang berdiri sejak tahun 1962, 
merupakan salah satu megaproyek 
dengan skema yang sama. ■ 


05 





























PERAMPASAN RUANG HIDUP 
DAN PENGHIDUPAN 



D alam masterplan yang di¬ 
keluarkan PT AP I, pem¬ 
bangunan NYIA sedikitnya 
membutuhkan lahan seluas 637 hektar 
dan akan diperluas menjadi 2000 
hektar untuk merealisasikan 'airport 
city '/kota bandara yang akan me¬ 
nyebabkan semakin banyak peng¬ 
gusuran dan terusirnya warga lokal 
untuk kepentingan properti dan 
industri pemodal-pemodal besar. 
Lokasi lahan pembangunan terletak di 
6 desa dalam wilayah administratif 
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon 
Progo, antara lain Desa Glagah, 
Palihan, Sindutan, Jangkaran, 
Kebonrejo, dan Temon Kulon. 


◄ 

Pelaksanaan 
Groundbreaking 
(peletakan batu 
pertama) NYIA, 
(1/27/2017) oleh 
Presiden Joko 
Widodo dan Sri 
Sultan Hamengku 
Buwono X 
(Gubernur Provinsi 
Yogyakarta) 
terlepas dari fakta 
bahwa mega- 
proyek NYIA tidak 
memiliki Studi 
Kelayakan 
Lingkungan/ 
AMDAL. 


Dalam 637 hektar luas area tersebut, 
diperkirakan terdapat sedikitnya 300 
hektar lahan pertanian produktif, yang 
terbagi menjadi 200 hektar lahan 
pertanian kering (tegalan) di kawasan 
pesisir selatan dan 100 hektar lahan 
pertanian basah (persawahan) di 
sebelah utara Jalan Daendels—jalan 
lintas utama selatan Jawa. Sementara 
337 hektar lainnya terdiri dari 200 
hektar kawasan pemukiman warga, 
dan sisanya merupakan lahan yang 
diklaim milik Pakualaman (PAG/ 
Pakualaman Ground)—yang berarti 
'Tanah Pakualaman', yang banyak 
dikelola masyarakat menjadi tambak 
dan hotel atau vila untuk wisata. 


06 















I 



Lokasi pembangunan seluas 

637 HEKTAR mencakup 
6 DESA terdapat 
11.501 JIWA (2.875 KK) 

hidup dari mata pencarian sebagai 
petani, nelayan dan buruh. 


JANGKARAN|ffl jf 




llg 

4VX 


iaw#2-720 

GLAGAHlJltUjIWA 


4 V\ 


itWf 2.003 

sindutanI l HITffl_J |WA 



4VX 


m 

.681 

164 

LfntiT. 

IWA 

,pauhanI™ITjiwa 


Klaim PAG dari Pakualaman ber¬ 
dampingan dengan klaim SG/Sultan 
Ground (Tanah Sultan 1 ), mereka 
bersama-sama telah melakukan 
perampasan tanah rakyat. Lahirnya 
Undang-Undang Keistimewaan 
Yogyakarta No. 13 tahun 2012 dan 
Perdais No. I Tahun 2017 Tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 
Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten 
(PAG) memberi jalan bagi Kasultanan 


dan Kadipaten Pakualaman untuk 
mengambil keuntungan melalui bisnis 
monopoli penguasaan atas tanah 
(melakukan penjualan dan penyewa¬ 
an tanah /leosing'). Keduanya merupa¬ 
kan penguasa kunci dari kerajaan lokal 
Mataram bentukan kolonial pada masa 
kolonialisme Belanda (VOC) dan 
Inggris di Indonesia yang bertahan 
hingga sekarang.» 


07 
































Selama 35 tahun terakhir (1980-2015), 
kawasan pesisir selatan Kulon Progo telah 
berkembang menjadi satu kawasan per¬ 
tanian produktif. Hal ini membawa dampak 
positif terhadap peningkatan jumlah 
pendapatan ekonomi rumah tangga, yang 
juga mengurangi angka kemiskinan secara 
siginifikan. Lahan pertanian pesisir Kulon 
Progo sangatlah subur dan produktif, 
banyak jiwa yang menggantungkan peng¬ 
hidupannya pada sektor pertanian di pesisir 
Kulon Progo. 


NYIA AKAN 
MENGHILANGKAN 


12.000 PERTANIAN 

JSES60™ 


60.000 


PEKERJA 

PERTANIAN 


JK180 TON 

60.000 PERTANIAN 

SEMANGKA DR™ 

PER HEKTAR/TAHUN W U I UIM 

12ooor EKERJ# 



TERONG qn 

PER HEKTAR/TAHUN W U 


PEKERJA 

PERTANIAN 


Jika NYIAdibangun, maka 24.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari 
produksi terong dan gambas, 120.000 pekerja pertanian kehilangan mata 
pencarian dari produksi semangka dan melon, serta 4000 pekerja pertanian 
kehilangan mata pencarian dari produksi cabai. Angka ini tentunya tidak sebanding 
dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh hadirnya pembangunan bandara 
baru tersebut, terutama apabila melihat alih profesi dari corak produksi dan budaya 
bertani menjadi bentuk lain tidaklah mudah. Pembentukan opini publik bahwa 
bandara akan dibangun di atas lahan berproduktivitas rendah sungguh penyesatan.» 


08 










PERUSAKAN EKOSISTEM 



G umuk pasir di sepanjang 
pesisir selatan Yogyakarta 
merupakan salah satu 
bentang alam eolian di Indonesia. 
Kawasan pesisir di Kulon Progo 
merupakan bagian dari gugusan gumuk 
pasir yang merupakan I dari 14 gumuk 
pasir pantai di dunia dan mempunyai 
fungsi ekologis sebagai benteng 
terhadap ancaman bencana tsunami, 
pencegah peresapan air laut ke lapisan 
air tanah dan penghambat pengikisan 
daratan pantai. Rencana pembangun¬ 
an bandara di kawasan tersebut akan 
menyebabkan kerusakan dan hilang- 


‘‘Kawasan pesisir di Kulon 
Progo merupakan bagian dari 
gugusan gumuk pasir yang 
merupakan I dari 14 gumuk 
pasir pantai di dunia dan 
mempunyai fungsi ekologis 
sebagai benteng terhadap 
ancaman bencana tsunami ..." 

nya gumuk pasir sekaligus juga akan 
mengubah kawasan di sekitarnya 
menjadi satu kawasan yang rawan akan 
bencana tsunami dan gempa bumi.B 


09 







PENGHANCURAN 
CAGAR BUDAYA 


S elain penghilangan sumber 
kehidupan dari lahan pertanian 
produktif dan perusakan 
ekosistem, pembangunan NYIAjuga 
akan menghancurkan cagar budaya 
asli dan telah menjadi bagian dari 
tradisi warga lokal, antara lain Stupa 
Glagah, Arca Perunggu Amoghasidhi 
dan Vajrapani, Batu Bata Besar, 
Lumpang Batu, Batu Besar Eyang 
Gadhung Mlati, Situs Petilasan 
Gunung Lanang dan Gunung Putri, 
serta Makam Mbah Drajad yang 
bahkan dilindungi oleh Pergub DIY 
No. 62 Tahun 2013 tentang 
Pelestarian Cagar Budaya.■ 





Stupa Glagah adalah 
situs arkeologi di Desa 
Glagah. Situs tersebut 
merupakan peninggal¬ 
an arkeologi Budha. 


◄ 

Monumen Gunung 
Lanang merupakan 
petilasan; tempat ritual 
untuk berdoa, 
meditasi, dan 
memohon petunjuk 
dari Yang Kuasa 
sebagai bentuk 
kearifan lokal bagi 
masyarakat lokal. 


10 













KEHANCURAN 
TATANAN SOSIAL 


I su pembangunan bandara telah 
mengubah interaksi sosial di antara 
komunitas warga hingga terjadi 
berbagai konflik horizontal bahkan 
hingga dalam level keluarga. Warga 
pedesaan yang tadinya guyub dan 
saling gotong royong menjadi sangat 
berjarak dan bahkan pada kasus paling 
ekstrim tidak lagi saling tegur sapa antar 
anggota keluarga dan hilangnya budaya 
saling membantu apabila terjadi 
musibah. Hal tersebut dipicu oleh 
terpecahbelahnya warga yang terbagi 
menjadi kelompok-kelompok yang 
bertentangan dalam pengambilan 
keputusan terkait bandara. Terdapat 
'kelompok pro' yang bersedia menjual 
tanahnya melalui ganti rugi dan relokasi 
karena iming-iming dari pihak pe¬ 
ngembang PT AP I, juga ‘kelompok 
kontra’ yang tetap bertahan tidak 
menjual tanahnya dengan alasan 
penghidupan sebagai petani dan 
menjaga tanah warisan leluhur untuk 
keberlangsungan hidup anak cucu 
mereka. Selain itu, terdapat kelompok 
warga penggarap lahan PAG yang 
mengakui klaim PAG dan tergabung 



Tulisan “Masuk Zona Bebas Bandara” yang dipasang 
warga penolak bandara di Desa Palihan, Kec. Temon. 



Spanduk milik Masyarakat Peduli Kulon Progo (MPK) 
di Pedukuhan Mlangsen, Desa Palihan, Kec.Temon, 
(28/4/2014). Salah satu organisasi masyarakat yang 
didukung pemerintah Kulon Progo untuk mem¬ 
pengaruhi warga agar mendukung pembangunan 
bandara baru di Kulon Progo. 


dalam Forum Komunikasi Penggarap 
Lahan Pesisir (FKPLP). Mereka ber¬ 
sedia melepas tanah pada Pakualaman 
namun mendapat kompensasi yang 
sangat kecil dibandingkan keuntungan 
yang didapat pihak Pakualaman. Konflik 
horizontal juga dipicu oleh lahirnya 
beberapa kelompok bayaran yang 
diduga dilahirkan oleh pemodal untuk 
memecah belah kehidupan sosial, 
ekonomi, dan politikwarga.B 


11 







PELANGGARAN HUKUM DAN 
MASALAH TAK TERSELESAIKAN 



D alam hukum, telah dilakukannya pem¬ 
bohongan publik berupa pemalsuan 
data. Di dalam dokumen konsultasi 
publik5 Desember 2014, PT AP I dan Pemerintah 
DIY menyatakan KK yang direlokasi hanya 5 desa 
berjumlah 472 KK (2.465 jiwa). Pelanggaran 
hukum terkait proyek pembangunan NYIA ini juga 
belum terselesaikan hingga sekarang, terutama 
terkait studi kelayakan lingkungan atau Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 



Warga penolak bandara membawa 
spanduk bertuliskan “Tidak Butuh 
AMDAL” dan “Tolak AMDAL 
Bandara” di lokasi konsultasi publik 
studi AMDAL bandara di Balai Desa 
Temon Kulon, Kulon Progo, 
(10/11/2016). Mereka juga 
menyatakan sikap menolak studi 
AMDAL dan menolak keras 
bandara baru di wilayah mereka 
karena sejak awal telah menyalahi 
tata aturan hukum yang berlaku di 
Indonesia. 


12 










I Pertama 

Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk 
megaproyek NYIA oleh Kementerian 
Perhubungan No I 164/2013 dan IPL 
Gubernur DIY No 68/KEP/2015 
diterbitkan secara sepihak tanpa 
mendengarkan pendapat seluruh 
warga terdampak dan yang paling fatal 
adalah tanpa dilengkapi oleh dokumen 
studi kelayakan lingkungan (AMDAL) 
terlebih dahulu yang merupakan 
prasyarat wajib diterbitkannya IPL 
sehingga secara hukum penerbitan IPL 


tersebut adalah mal administrasi atau 
dapat dikatakan cacat hukum. Proses 
AMDAL amatlah krusial. AMDAL 
sebagai prasyarat dalam usaha dan/ 
atau kegiatan merupakan instrumen 
untuk merencanakan tindakan pen¬ 
cegahan terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang 
sangat mungkin timbul dari aktivitas 
pembangunan. Mengingat fungsinya 
sebagai salah satu instrumen dalam 
perencanaan usaha dan/atau kegiatan, 


► 

Terjadi bentrok antara 
warga yang 
mempertahankan 
lahannya dengan 
aparat gabungan 
Polres Kulon Progo, 
militer dan Satpol PP 
ketika proses 
penentuan titik ordinat 
untuk pengukuran 
lahan di Pedukuhan 
Sidorejo, Desa 
Glagah, Temon, 
Selasa (16/2/2016). 



penyusunan AMDAL tidak dilakukan setelah 
usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Pe¬ 
nyusunan AMDAL harus dilakukan pada tahap 
studi kelayakan. Dari sana setidaknya akan ter¬ 
baca antara lain, apakah suatu usaha dan/atau 
kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, 
bagaimana persepsi masyarakat terhadap usaha 
dan/atau kegiatan serta untuk mengetahui 
apakah lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di 
kawasan rawan bencana atau tidak. 


"Belum (ada AMDAL). 
Ya, nanti toh. Kan ini 
baru IPL. Tanahnya 
belum dibeli kok gawe 
AMDAL (kok membuat 
AMDAL)?" 

—Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, 
TEMPO. CO - Gubernur DIY Tak Tahu Amdal Harus 
Ada Sebelum Izin Proyek - (13/512016) 


13 









Peta Bahaya Tsunami 

1:50.000 

Kabupaten Kulon Progo 
Edisi 1.1 -2012 


Yogyakarta 
International 
Airport 
and Airport City 


NYIA & 


Legenda 

■ Zona Paling Terkena Tsunami: Kawasan ini 
langsung terkena tsunami dan peringatannya 
adalah 'awas' dan 'sangat bahaya' 

tSSiSk, Zona Sedang: Beberapa bagian kawasan ini bisa 
jadi dapat peringatan 'sangat bahaya' 

eta Perkiraan waktu minimal dan pertengahan 
E,A sampainya tsunami pada kawasan yang 
digambarkan dalam peta ini 


Area datar 
Area bergelombang 
J Area berbukit 


Permukiman 
Permukaan air 
Batas wilayah 


' 'c 

1408-4 1408-5 1408-8 

1408-1 |~^J 2 1408 3 


1407-4 1407-5 1407-6 


Peta diproduksi oleh Pusat Ruang Udara Jerman 
(DLR) dalam kerangka kerja PROTECTS (Proyek 
untuk Pelatihan, Pendidikan, dan Konsultasi untuk 
Sistem Peringatan Awal Tsunami) dan dibiayai 
oleh Kementerian Pendidikan dan Penelitian 
Jerman (BMBF). 

Konsep dan metodologi mengacu pada hasil 
kajian Kelompok Kerja Indonesia - Jerman 
mengenai “Pemodelan untuk Peninjauan 
Kerentanan dan Risiko”, yang berkoordinasi oleh 
LIPI dan DLR dengan kontribusi dari organisasi 
lain di Indonesia dan Jerman. Seluruh proses 
diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan 
Teknologi Republik Indonesia (RISTEK) dan 
Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman 
(BMBF). 

^ AWI^ |Sjjr gjafr 

tjy t’ROT^CT^ /«v. 


Informasi Peta Bahaya Tsunami 


Peta ini menunjukkan zona bahaya tsunami. Zona-zona ini punya tingkat peringatan 
yang ditentukan BMKG. Tingkat peringatan sebagai berikut 


Kategori tsunami 

Peringatan BMKG 

Tinggi ombak 
di garis pantai 

Zona Terdampak 

Tsunami 

Awas 

< 3 meter 


Tsunami Besar 

Sangat Bahaya 

> 3 meter 



Zona Paling Terkena Tsunami (hitam) di peta menunjukkan kawasan yang sangat 
mungkin terdampak tsunami, baik yang diberikan status peringatan 'awas' dan 
'sangat bahaya'. Zona sedang (hitam ke abu-abu) meliputi kawasan yang kena 
tsunami jika ada ombak lebih tinggi dari 3 meter (tingkat peringatan 'sangat bahaya'). 
Zona bahaya tsunami 'sangat bahaya' meliputi kawasan sedang (hitam) dan rendah 
(kuning biasa). Kawasan yang tidak kena tsunami berwarna putih. 

Zona-zona bahaya tsunami ini dibuat berdasarkan analisis dari hasil-hasil 
pemodelan tsunami oleh Institut Alfred Wegener (AWI) dalam lokasi yang 
digambarkan dalam peta ini (ada sekitar 792 skenario dengan kekuatan gempa 7.2, 
7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, dan 9.0). Cakupan wilayah yang digambarkan 
akurat namun ada kemungkinan selisih 100-500 meter. Batas tercepat waktu 
sampai tsunami (ETA) mengacu pada perhitungan waktu terjadinya tsunami 
pertama kali di tiap kawasan, sesuai pemodelan. 


14 









































I Kedua 

NYIA Kulon Progo yang diklaim 
sebagai proyek untuk kepentingan 
umum, adalah sarana transportasi 
udara yang memiliki resiko bahaya 
amat tinggi terutama bagi calon 
pengguna transportasi penerbangan. 
Sebabnya, bandara ini berdiri di atas 
kawasan rawan bencana tsunami dan 
gempa. Terutama AMDAL yang 


merupakan instrumen mitigasi ter¬ 
hadap dampak usaha/kegiatan (pra 
kontruksi, kontruksi dan operasi) harus 
terbit sebelum proses pembangunan 
dilakukan. Tidak terdapat pula analisis 
mengenai resiko bencana sebagai¬ 
mana amanat UU Nomor 24 tahun 
2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. 


■ Ketiga 

Menyalahi peraturan tata ruang 
wilayah. Perpres Nomor 28 tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Pulau Jawa-Bali hingga peraturan 
perundang-undangan yang lebih 
rendah (Perda Provinsi DIY Nomer 2 
tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 


2009-2029) tidak ada satu klausul yang 
“mewasiatkan” pembangunan bandar 
udara baru di Kulon Progo. Yang ada 
ialah pengembangan dan pemantapan 
fungsi bandara Adi Sucipto yang 
terpadu/satu kesatuan sistem dengan 
bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah. ■ 


tKh© 50 ™"* 


Jumlah 

penumpang 

1,5 juta 

per tahun 

Kapasitas 

penumpang 

3,8 juta 

per tahun 




90 



Km/jam ^ 2 ^ 


50 Km 

KECEPATAN 

RATA-RATA 


BANDARA ADI SUMARMO 


jadwal setiap 
_____ BERANGKAT V#/ 30 menit 


JARAK 

TEMPUH 





6,4 juta 

per tahun 

Jumlah 

penumpang 

4,2 juta 

per tahun 

Kapasitas 

penumpang 


TERINTERGRASI DENGAN 


BANDARA ADI SUCIPTO 



“Proses integrasi Bandara Adi Sucipto dan Adi Sumarmo cukup penting. 
Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bandara Adi Sucipto 
dan Bandara Adi Sumarmo memiliki waktu tempuh 50 menit dengan kecepat¬ 
an rata-rata 90 Km/jam dengan jadwal kebarangkatan setiap 30 menit.”-Agus 

Santoso, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Komisaris PT Angkasa Pura.l. 
TEMPO.C0 - Pemerintah Siapkan Jalur Kereta Bandara Solo-Yogyakarta - (29/10/2016) 


15 
































Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Kasultanan Ngayogyakarta dan Gubernur Provinsi 


"Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa 
wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun”, artinya, “semua 
tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik, 
menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku." 

—Rijksblad No 16 dan No 18 tahun 1918 


D i Indonesia, warga yang telah 
mendiami dan menggarap 
lahan selama lebih dari 20 
tahun telah dijamin hak milik dan 
pengelolaannya atas tanah menurut 
amanah Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 
yang masih berlaku di seluruh 
Indonesia hingga saat ini. tak terkecuali 


Provinsi DIY Artinya warga berhak 
untuk terus menggarap lahannya. Satu 
hal yang bermasalah adalah masih 
adanya hegemoni Kasultanan dan 
Kadipaten Pakualaman. UUPA No. 5 
Tahun 1960 Diktum V telah meng¬ 
hapuskan tanah swapraja (SG & PAG). 
“Pemberlakuan UUPA sepenuhnya di 
DIY diterbitkan karena desakan Sri 







Sultan HB IX dan DPRD, aturan ini berlaku surut sejak I 
April 1984,” menurut Kedaulatan Rakyat dan Majalah 
Tempo, 31 Maret 1984. Dalam rentang waktu 
sejarahnya, Kasultanan dan Kadipaten berdiri dan 
dipinjami tanah oleh VOC (Kasultanan) melalui 
Perjanjian Giyanti 1755 dan Inggris (Pakualaman) 
melalui Perjanjian PA Rafles 1813. Tahun 1918, 
SG/PAG lahir melalui Rijksblad, hukum kolonial yang 
memberi hak kelola tanah pada Kasultanan/Kadipaten 
untuk menghemat dana sipil (gaji sultan). Pasca 
kemerdakaan, Pada 1950 DIY yang menjadi bagian dari 
NKRI (Negara Kedaulatan Republik Indonesia) 
dibentuk memiliki wewenang setingkat Provinsi. Pada 
1960-1961 UUPA lahir, tanah bekas swapraja termasuk 


◄ 

Aksi protes warga 
Paguyuban Petani Lahan 
Pantai Kulon Progo (PPLP- 
KP) yang selama 11 tahun 
berjuang menolak 
penambangan pasir besi di 
tanah yang telah mereka 
kelola secara turun temurun. 
Tanah tersebut diklaim 
sebagai Pakualaman 
Ground (PAG). Saat ini 
mereka juga mendapat 
ancaman dari pembanguan 
Airport City Kulon Progo dan 
pembangunan Jalan Jalur 
Lintas Selatan. 


◄ 

Penggusuran warga 
Parangkusumo, Desa 
Parangtritis, Kabupaten 
Bantul (14/12/2016). 
Penggusuran telah 
mengusir 33 KK (Kepala 
Keluarga), berjumlah 52 
individu terdiri dari 18 orang 
perempuan, 16 orang laki- 
laki, 15 orang anak-anak, 
dan 3 orang di bawah umur 
3 tahun. Vegetasi di area 
tersebut juga dihabisi. 

Warga yang tinggal selama 
bertahun-tahun bahkan 
dekade, memanfaatkan 
lahan sebagai tempat 
tinggal, berdagang kecil- 
menengah, dan bertani 
dipaksa untuk pergi. 
Penggusuran dilakukan 
dengan klaim bahwa lahan 
tersebut milik Sultan (Sultan 
Ground/SG) yang tidak 
bersertifikat kepemilikan 
(milik Kasultanan), kecuali 
bentuk dokumen 
peminjaman tanah kepada 
Kasultanan dan Kadipaten 
di era kolonial. Penggusuran 
diberitahukan sebagai 
sebuah konservasi gumuk 
pasir langka, namun pada 
realitanya hal tersebut 
memiliki tujuan lain yaitu 
merealisasikan proyek 
besar turisme di area pesisir 
Yogyakarta bernama 
Parangtritis Geomaritime 
Science Park (PGSP) yang 
terdiri dari 3 zona dengan 
total area 347 ha. 


17 















► 

Ratusan petani penggarap 
lahan pesisir pantai Kulon 
Progo yang tergabung 
dalam Forum Komunikasi 
Penggarap Lahan Pesisir 
(FKPLP) menggelar aksi di 
halaman Gedung DPRD 
Yogyakarta, (15/09/2016). 
Mereka menuntut sepertiga 
dari 727 miliar rupiah dana 
ganti rugi dampak 
pembangunan bandara 
yang diterima Puro 
Pakualaman dari lahan 
seluas 170 hektar. 




◄ 

Pantai Watu Kodok 
menghadapi ancaman 
penggusuran untuk 
membangun industri wisata 
besar dengan dalih lahan 
Sultan Ground. Mereka 
berencana membangun 
resor privat yang akan 
mengancam sumber 
penghidupan warga dari 
berdagang dan mencari 
berbagai sumber makanan 
dari pantai. Warga digusur 
dengan dasar Surat 
Kekancingan (surat hak 
pakai-sewa menyewa) dari 
Panitikismo Kasultanan 
Ngayogyakarta—yang 
mengklaim tanah pesisir 
Watu Kodok sebagai tanah 
Sultan Ground yang telah 
warga kelola puluh tahun 
yang lalu secara turun 
temurun. 


► 

Proses penggusuran kios di 
sisi selatan stasiun Tugu 
Yogyakarta (5/7/2017). 
Penggusuran ini dilakukan 
atas dasar pemberian Surat 
Kekancingan (surat hak 
pakai-sewa menyewa) pada 
Desember 2015 kepada PT. 

KAI dari Panitikismo 
sebagai badan pertanahan 
milik Kasultanan 
Ngayogyakarta. Warga 
dianggap tidak berhak 
berdagang diatas tanah 
tersebut karena diklaim 
tanah Sultan Ground (SG). 



18 














SG/PAG menjadi tanah negara dan 
objek landreform. Pada 1984, 
Rijksblad 1918 sebagai dasar SG/PAG 
telah dihapus, UUPA berlaku 
sepenuhnya di DIY Lahirnya Undang- 
Undang Keistimewaan Yogyakarta 
No. 13 tahun 2012 memberi jalan 
Kesultanan dan Kadipaten untuk 
memberlakukan kembali hukum 
kolonial tersebut, warga di DIY 
kehilangan hak atas tanah. Puncaknya, 
dengan disahkannya Perda Istimewa 
Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah 
Sultan dan Pakualaman Desember 
tahun lalu. Di kasus bandara ini, 
Pakualaman mengklaim kepemilikan 
tanah seluas 170 hektar dan mendapat 
ganti rugi paling besar, 727 milyar 
rupiah dari PT AP I. 

Sebagai tambahan, mereka juga 
mempengaruhi masyarakat melalui 
mitos-mitos menyesatkan seperti 
'sabda leluhur 1 , dan 'sabda raja' dengan 
pembenaran bahwa itu adalah tradisi 
'istimewa' mereka yang harus diterus¬ 
kan meskipun menghancurkan dan 
menindas masyarakat. Mereka 
menguasai banyak bisnis (lokal mau¬ 
pun nasional), institusi penting bahkan 
institusi pendidikan, dan yayasan- 
yayasan sosial lokal. Mereka juga dekat 
dengan para paramiliter ekstrim 
agama maupun ultra-nasionalis, 
sekaligus tokoh-tokoh elitnya.* 



Mitos yang digunakan oleh PT. AP I dan pemerintah 
yang disebarkan pada saat acara groundbreaking 
NYIA untuk meyakinkan masyarakat bahwa 
pembanguan NYIA adalah takdir yang telah 
diramalkan oleh para leluruh. Mitos yang disebut 
"Sabdo Leluhur" Jika diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, sabda tersebut berarti bahwa 
kelak di Temon akan muncul penjual camcau 
(cincau) yang berjualan di angkasa. Kelak, Temon 
akan menjadi sarang capung besi atau pesawat. 
Tempat antara utara Gunung Lanang dan selatan 
Gunung Jeruk akan menjadi kota. Glagah bakal 
menjadi mercusuar dunia. (27/1/2017) 



PT. Angkasa Pura I menggelar pengajian dan doa 
bersama di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon 
Progo, Jumat malam (24/03/2017) dengan 
menghadirkan budayawan EmhaAinun Najib 
dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat 
agar mau menerima pembangunan bandara baru di 
Kulon Progo. Acara tersebut mengangkat tema 
"Hijrah Angon Kahanan Anyar" 


19 







■ PERJUANGAN WARGA 
YANG BERTAHAN 



W ahana Tri Tunggal (WTT) 
adalah organisasi warga 
terdampak megaproyek 
NYIAdi pesisir Kulon Progo yang berjuang 
mempertahankan lahan pertanian dan 
ruang hidupnya melawan proyek NYIA. 
Saat ini jumlah anggota WTT yang 
terdampak mencapai 300 KK, atau sekitar 
1200 jiwa. Mereka bermukim dan 
berpenghidupan, sebagian besar adalah 
petani, di area inti 637 hektar. Setiap petani 
yang terhimpun dalam WTT pada 
umumnya mengelola lahan pertanian 



20 










































► 

Ratusan warga 
paguyuban WTT 
melakukan aksi 
longmarch menuju 
Balai Desa Palihan, 
Kec. Temon, membawa 
berbagai spanduk dan 
poster penolakan 
bandara. (21/11/2013) 



seluas 2000-4000 meter persegi. Di 
lahan tersebut mereka menanam 
beberapa jenis tanaman, baik tanaman 
pangan pokok (padi, jagung), maupun 
aneka tanaman sayuran (cabai, terong, 
gambas), dan buah-buahan (semangka 
dan melon) yang menjadi komoditas 
pertanian mereka. Pada 9 September 
2012, WTT lahir sebagai respon 
penolakan bandara. Hingga selama 
2013-2014 warga memblokir jalan 


Desa Palihan sebagai respon upaya 
pematokan lahan sepihak PT AP I dan 
mencabut patok batas bandara di Balai 
Desa Glagah. Pada 23 September 
2014 warga dihadang 1000 lebih 
aparat gabungan militer, polisi dan 
SATPOL PP saat menghadiri sosialisasi 
rencana pembangunan bandara oleh 
Pemda dan PT AP I di Balai Desa 
Glagah. Warga kecewa, dan mem¬ 
blokir Jalur Lintas Selatan Jawa 




◄ ▲ 


Warga memblokir 
jalan utama 
dengan 
menggunakan 
batu, kayu dan 
membakar sekam 
di jalan utama rute 
selatan Jawa 
(JJLS) setelah 
dilarang mengikuti 
sosialisasi awal 
pembangunan 
bandara baru di 
KulonProgo 
(23/9/2014) 


21 














sepanjang 4 km yang berujung 
bentrok. Pada 30 September, warga 
segel Balai Desa karena Kepala Desa 
kabur saat ditanya alasan aparat hadang 
warga hadiri sosialisasi rencana 
pembangunan bandara. Pada 19 
Desember 2014, 4 orang petani 
dikriminalisasi dengan ditetapkan 
sebagai tersangka penyegelan Balai 
Desa Glagah, yaitu Sarijo, Wakidi, Tri 
Marsudi, dan Wasio. Pada 25 Mei 
2015, keempat petani tersebut divonis 
4 bulan masa tahanan dari 8 bulan 
tuntutan hukum. 

Sepanjang perjuangannya, selain 
represi aparat, warga yang tidak mau 
melepas tanah telah mengalami 
banyak intimidasi dan ancaman, mulai 
dari tanah diminta paksa, anak tidak 


Sarijo, Wakdi, Tri Marsudi, dan Wasiyo divonis 4 bulan 
tahanan karena menolak pembangunan bandara di 
Kulon Progo. (25/5/2015) 

bisa sekolah, listrik dicabut, jalan 
ditutup dan lainnya. 

Akhir tahun 2016 hingga awal tahun 
2017, warga melakukan reorganisasi 
internal dan memutuskan untuk mem¬ 
bentuk organisasi baru yang berbeda 
dengan WTT bernama PWPP-KP 
(Paguyuban Warga Penolak Peng¬ 
gusuran - Kulon Progo) yang didukung 
oleh PPLP-KP (Paguyuban Petani 
Lahan Pantai - Kulon Progo), yaitu 
sesama organisasi petani yang secara 
geografis terletak berdekatan dan 
'bertetangga' dengan PWPP-KP dan 
telah berjuang melawan pembangun¬ 
an tambang pasir besi selama I I tahun; 
lingkar-lingkar solidaritas warga di kota 





◄ 

Warga terdampak 
pembangunan 
bandara Kulon 
Progo bersama 
aktivis melakukan 
aksi mogok makan 
didepan halaman 
gedung DPRD DIY 
mulai Senin 26 
Oktober dan 
hingga 9 
November 2017. 


► 

Aksi Wahana Tri 
Tunggal (WTT) 
dihadang aparat 
kepolisian saat 
melakukan 
longmarch di 
sepanjang Jalan 
Deandels. Aksi 
bertujuan menolak 
adanya 
groundbreaking 
atau peletakan 
batu pertama 
pembangunan 
New Yogyakarta 
International 
Airport (NYIA) oleh 
Joko Widodo di 
Kulon Progo. 
(27/1/2017) 




◄ 

Pemagaran lokasi 
runway NYIA 
dibidang lahan 
yang diklaim 
sebagai 
Pakualamanan 
Ground (PAG) di 
Desa Jangkaran 
sepanjang 5000 
meter. Sebelumya 
telah dilakukan 
pemagaran di 
perbatasan Desa 
Kebonrejo dan 
Desa Palihan. 
(30/1/2017) 


23 


























► 

Peresmian organisasi 
warga penolak bandara 
Kulon Progo meresmikan 
organisasi Paguyuban 
Warga Penolak 
Penggusuran Kulon Progo 
(PWPP-KP) pada 
(16/4/2017), yang 
berlangsung di depan SDN 
III Glagah, Desa Glagah, 
Kecamatan Temon, 
Kabupaten Kulon Progo. 

Organisasi tersebut 
dibentuk sebagai wadah 
baru bagi warga yang 
konsisten menolak 
pembangunan bandara 
New Yogyakarta 
International Airport (NYIA). 



Jogja; dan kelompok-kelompok 
lingkungan radikal. 

Dalam mempertahankan lahannya, 
PWPP-KP mendapat banyak intimidasi. 
Berkali-kali pihak PT AP I melakukan 
perusakan lahan pertanian warga 
menggunakan alat berat dengan alasan 
bahwa PT AP I tidak mengetahui 
bahwa lahan tersebut adalah tanah hak 
milik warga yang belum dilepas kepada 
PT AP I. Hal tersebut terus berulang 
walaupun warga telah memasang 
tanda “Tanah Milik Warga PWPP-KP”. 
Pada tanggal 27-1 1-2017, PT AP I 


memaksa warga untuk mengosongkan 
rumah dan lahan pertanian meng¬ 
gunakan alat berat yang dikawal polisi, 
tentara dan preman. PT. AP I 
beralasan bahwa semua tanah milik 
warga yang menolak pembangunan 
bandara telah diputuskan pengadilan 
menjadi milik PT. AP I melalui sistem 
konsinyasi. Ini berarti walaupun warga 
tidak pernah menjual tanahnya atau¬ 
pun memberikan sertifikat tanah yang 
mereka miliki, atas nama ‘kepentingan 
umum’ tanah tersebut menjadi milik 
PT. AP I dan warga dapat mengambil 
uang ganti rugi di pengadilan.» 



◄ 

Warga yang tergabung dalam PWPP-KP (Paguyuban Warga Penolak 
Penggusuran - Kulon Progo) yang berjuang menolak pembangunan 
bandara dan penggusuran, berkumpul di sekitar alat-alat berat yang 
berlokasi di perbatasan Desa Glagah dan Desa Palihan untuk 
menghadang atau blokade alat berat yang akan menghancurkan area 
pesisir. Para petambak di area tersebut juga menghadang alat berat 
yang akan menghancurkan tambak mereka. Personil polisi datang 
dan memaksa pergi warga yang menduduki alat berat dan warga 
dipaksa mundur. Penggusuran dan penggalian lahan warga terus 
dilanjutkan dengan alat berat dan bahkan merusak beberapa lahan 
pertanian milik warga yang tetap menolak konstruksi NYIA (29/08/17). 


24 

















► 

Warga menghadang alat berat yang kembali 
masuk ke lahan pertanian. Terjadi dialog antara 
warga dan pihak PT. AP I yang bersisikuh untuk 
mengoperasikan alat berat di lahan pesisir yang 
diklaim milik Kadipaten Pakualaman (Pakualaman 
Ground/PAG) karena selesai proses ganti rugi. 
Warga menanyakan mana bukti tanah tersebut 
milik Kadipaten Pakualaman. Bagi warga, tanah 
tersebut adalah tanah yang dikuasi oleh negara 
dan dalam UUPA 1960 ayat 1 mereka yang 
mengelola tanah lebih dari 20 tahun secara turun 
temurun memiliki hak atas tanah tersebut. Pihak 
PT. AP I membenarkan apa yang dikatakan oleh 
warga dan meminta warga untuk menanyakan 
bukti kepemilikan tanah Kadipaten Pakulaman ke 
BPN dan Pemda. 

Pihak PT. AP I menyatakan bahwa seluruh tanah 
yang akan menjadi area NYIA telah dikonsinyasi 
dan uangnya telah dititipkan di pengadilan. Warga 
tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap 
menolak pembangunan bandara di Kulon Progo. 
Kesal, pihak PT. AP I mengancam akan 
melakukan pemadaman listrik di pemungkiman 
warga. Menanggapi hal tersebut warga 
mengatakan “tembak atau bom saja kami agar 
proyek kalian lancar”. Merasa tidak mendapatkan 
titik temu PT. AP I pergi meningalkan lokasi dan 
alat berat tidak jadi beroperasi (18/9/2017). 




◄ 

Sejak Senin, 27-11 - 
2017, pukul 08.00, 
pihak PT. A P I beserta 
aparat kepolisian, 
tentara, dan preman 
melakukan intimidasi 
guna menggusur 
paksa warga penolak 
bandara Kulon Progo 
yang masih 
mempertahankan 
tanah mereka. 
Beberapa pintu dan 
jendela rumah dirusak, 
pohon di pekarangan 
rumah dirobohkan, 
akses jalan 
dirusak,sambungan 
listrik diputus yang juga 
membuat warga 
kesulitan air karena 
tidak dapat memompa 
air dari sumur bor, 
mereka yang melawan 
ditangkap. Intimidasi 
PT. A P I ini membuat 
aktifitas bertani warga 
menjadi terganggu 
karena harus selalu 
siaga menjaga rumah 
dari ancaman 
penggusuran paksa. 


25 





























APA YANG AKAN TERJADI? 



PUSAT TRANSPORTASI BANDARA 

Stasiun Kereta + Monorail 


Kota Pendidikan/Pelatihan 


Kawasan Industri dan 
Tech-Park 



Rencana kota bandara (airport city) Kulon Progo (dipresentasikan oleh Presiden Direktur PT. Angkasa Pura 1 atau 
Angkasa Pura Airports) di Jakarta; bandara sebagai pusat (inti) yang mengkoneksikan infrastruktur transportasi yang 
saling berhubungan (pelabuhan, jalan tol, jalur/rel kereta) dan pembangunan sebuah kota di area sekitarnya sebagai 
kawasan perdagangan, properti, industri dan terutama turisme. Suatu skema besar yang potensial untuk menggusur 
komunitas lokal pedesaan dan penghancuran ekosistem, yang menyebabkan krisis ekologi dan sosial. 


A pabila melihat desain dari PT. 
AP I dan GVK, bandara 
sebagai infrastruktur pusat 
dari kota bandara (aero city) akan 
dihubungkan dengan zona-zona 
ekonomi melalui pembangunan 
infrastruktur pendukung seperti jalan 
tol dan jalur kereta api. Pembangunan 
infrastruktur pendukung dapat 
berpotensi menjadi penggusuran- 
penggusuran warga berikutnya. Selain 


itu sektor jasa dan pariwisata yang 
menjadi sasaran pembangunan DIY 
akan membuat pembangunan properti 
komersil (hotel, mall, condotel, dll) ikut 
marak, investor semakin banyak 
masuk. Perampasan ruang hidup dan 
krisis lingkungan (krisis air) warga DIY 
sangat mungkin terjadi. Pembangunan 
infrastruktur maupun properti mem¬ 
butuhkan tanah dan dalam konteks ini 
pemilik tanah, atau setidaknya 


26 


























“Tapi negara justru semakin brutal dengan 
megaproyek-megaproyek industri untuk kemajuan 
pasar melalui UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 
Pentingnya pembangunan bandara baru dianggap 
untuk kepentingan umum meskipun mereka yang 
paling diuntungkan adalah sektor swasta (baca: 
investor) dan sekelompok kecil orang . 11 


mengklaim sebagai pemilik tanah, yang 
paling besar adalah yang paling 
diuntungkan, yaitu Kesultanan dan 
Kadipaten. Kemungkinan bisnis yang 
dijalankan masih berupa leasings 
(sewa). Saat ini, telah terdapat data 
inventarisasi tanah-tanah SG dan PAG 
di seluruh DIY bahkan hingga tingkat 
kelurahan, meskipun tidak dijelaskan 
inventarisasi tersebut berlandaskan 
peta apa dan kapan. 

Dan jangan lupakan bahwa itu 
sebenarnya bukan tanah mereka, 
melainkan tanah pinjaman kolonial dan 
menjadi tanah rakyat yang diatur oleh 
negara paska kemerdekaan. Tapi 
negara justru semakin brutal dengan 
megaproyek-megaproyek industri 
untuk kemajuan pasar melalui UU 
No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 


Tanah untuk Kepentingan Umum. 
Pentingnya pembnagunan bandara 
baru dianggap untuk kepentingan 
umum meskipun mereka yang paling 
diuntungkan adalah sektor swasta 
(baca: investor) dan sekelompok kecil 
orang. UUPA 1960 adalah titik penting 
redistribusi tanah yang bervisi keadilan 
dan kemakmuran bersama bagi 
masyarakat bentukan kelompok- 
kelompok progresif Indonesia masa 
itu, namun tak pernah diaplikasikan 
sampai sekarang karena mengakarnya 
dan diwariskannya pola pikir Orde 
Baru yang membuka ruang seluas- 
luasnya investasi bagi kepentingan 
swasta terutama asing dan dilakukan 
melalui cara koersi, kekerasan, 
monopolistik dengan membentuk 
kroni-kroni selama puluhan tahun. Tak 
ada kedaulatan rakyat di Indonesia.» 


27 



DIBALIK RELOKASI 


A ngkasa Pura I (AP I) sudah tidak sabar menungu, waktu yang 
diberikan kepada warga untuk mengosongkan lahan sudah habis, 
toleransi sudah diberikan sebanyak tiga kali. Pihak Angkasa Pura 
merasa kewajibannya sudah dilakukan—ganti rugi lahan. Sudah saatnya 
wargaterdampak yang masih berada di rumah mereka harus pergi dari lahan 
yang sudah dibeli. 


► 

Seorang ibu yang 
kebingungan 
setelah 
mendapatkan surat 
peringatan untuk 
segera 
mengosongkan 
rumahnya 
sedangkan rumah 
barunya belum 
selesai proses 
pembangunannya 



Pada tanggal 7 September 2017 pihak 
AP I kembali melayangkan surat 
kepada warga terdampak bandara 
New Yogyakarta International Airport 
(NYIA), di dalamnya menegaskan 
kembali mengenai perintah pe¬ 
ngosongan lahan yang mesti dilakukan 
paling lambat pada Jumat (22/9/2017). 


Warga pun resah akan terjadi peng¬ 
gusuran paksa padahal rumah relokasi, 
fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum 
(fasum), dan akses jalan yang disedia¬ 
kan belum juga usai dibangun. 

Pada sosialisasi pembangunan bandara 
dan konsultasi publik, AP I dan 


28 








pemerintah daerah serta provinsi 
berjanji kepada warga yang ter¬ 
dampak, bahwa mereka akan men¬ 
dapatkan kesejahteraan dan tempat 
tinggal yang layak jika menjual 
tanahnya. 

Namun kenyataanya apa yang diucap¬ 
kan hanya isapan jempol. Nyatanya 
warga terdampak yang berjumlah 
sekitar 276 KK (belum termasuk warga 


WTT yang muntir ) terancam pindah 
rumah dalam tempo sesingkat- 
singkatnya. Tidak hanya itu, kecurang¬ 
an juga dilakukan AP I dengan belum 
dikembalikannya sertifikat hak milik 
warga yang lahannya hanya dijual 
setengah (tidak keseluruhan). Warga 
pernah meminta sertifikat tanah 


mereka kembali, namun sampai detik 
ini tidak digubris oleh AP I. Wargapun 
terpaksa minta relokasi. Kini luasan 
lahan yang pemerintah untuk relokasi 
berkisar 4.841 meter persegi di 
Jangkaran, 18.100 meter persegi di 
Sindutan, 15.660 meter persegi di 
Kebonrejo, 29.380 meter persegi di 
Janten, 67.461 meter pesegi di Palihan 
dan terakhir 58.780 meter persegi di 
desaGlagah'. 

Sudah jatuh tertimpa 
tangga, ungkapan tersebut 
mungkin dirasakan oleh 
warga terdampak yang me¬ 
minta relokasi. Sudah mem¬ 
bayar tanah di tempat 
relokasi yang jumlahnya 
mencapai 160-180 juta 
dengan luasan per KK men¬ 
capai 200 meter persegi 
ditambah lagi membeli 
bangunan dengan tarif 70- 
80 juta sesuai dengan tipe 
rumah. Warga kemudian 

dituntut untuk segera menyelesaikan 
bangunan relokasinya apapun kondisi 
dan situasi yang sedang dihadapi. 

Satu sisi mereka tidak ada jaminan 
mendapatkan hak milik tanah yang 

'Laporan dari Tribun Jogja pada hari kamis, 10 
November 2016 


Sudah membayar tanah di tempat 
relokasi yang jumlahnya mencapai 
160-180 juta dengan luasan per KK 
mencapai 200 meter persegi 
ditambah lagi membeli bangunan 
dengan tarif 70-80 juta sesuai 
dengan tipe rumah. Warga kemudian 
dituntut untuk segera menyelesaikan 
bangunan relokasinya apapun kondisi 
dan situasi yang sedang dihadapi. 


29 



mereka beli dari pemerintah. Kenapa? 
Karena semua tempat relokasi berada 
di tanah kas desa, dan semua tanah di 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) khususnya tanah kas desa adalah 
milik Kasultanan dan Kadipaten 
Pakualaman sehingga siapa yang meng¬ 
gunakan tanah kas desa harus izin 
Kasultanan/Kadipaten (baca: Perdais 
Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah 
Kasultanan dan Kadipaten). 

Relokasi di Tanah Pakualam Ground 

Relokasi warga tidak hanya di tanah kas 
desa, namun ada juga warga yang me¬ 
nempati tanah magersari (Pakualaman 
Ground). Warga yang menempati 
tanah magersari tidak punya uang untuk 
membayar tanah di tempat relokasi, 
selain itu mereka satu keluarga juga 
tidak cukup menempati tanah kas desa. 
Maka untuk mendapatkan tanah 
mereka harus menggunakan tanah 
magersari. 

Terdapat 45 kepala keluarga (KK) 
terdampak bandara menempati tanah 
Pakualaman Ground, jumlah tersebut 
adalah hasil seleksi dari 81 keluarga 
yang mendaftar ke desa masing- 
masing. Pemerintah merencanakan 
pembangunan rumah akan bekerja- 
sama dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. Skema 


pembangunan akan menggunakan 
program sejuta rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) dengan 
bentuk dan ukuran rumah tipe 36 2 . 

Tanah magersari tidak sembarangan 
bisa digunakan, prosedur yang diajukan 
berbeda dengan tanah kas desa. 
Masalahnya tanah tersebut adalah 
tanah milik Pakualaman. Maka kewajib¬ 
an masyarakat yang menempati tanah 
Pakualaman harus membayar sewa jika 
mengacu Perdais Nomor I tahun 
2017 dan Pergub Nomor 33 tahun 
2017 meski pemerintah dan pihak 
Pakualaman selalu menyatakan jika 
mereka akan menggratiskan warga 
terdampak yang menggunakan tanah 
Pakualaman Ground. Faktanya rakyat 
miskin, petani, buruh dan nelayan yang 
selalu menjadi terdampak utama 
kebiadaban penguasa. Logika infra¬ 
struktur bak meriam yang disulut dapat 
meluluhlantahkan apa yang menjadi 
penghalangnya. Setiap manusia yang 
katanya dijamin kesejahteraan dan 
perlindungan negara hanya tembelek 
goreng. Realita saat ini lahan untuk 
pembangunan bandara harus segera 
direalisasikan dan lebih menyakitkan 
lagi, semua warga yang mendapatkan 
ganti rugi harus segera mengosongkan 
rumah dan lahannya. Ironis!» 

2 |_aporan Metrotvnews.com pada hari rabu, 

23 November 2016 


30 



Indonesia - Airport Expansion 


Perjuangan Lahan,Pariwisata,Kawasan Ekonomi, 



1. Kuala Namu 

2. Sibisa 

3. Silangit 

4. Binaka 

5. Hang Nadim 

6. Pagar Alam 

7. Depati Amir 

8. H.A.S. Hanandjoeddin 

9. Soekarno Hatta 

10. Nusawiru 

11. Ahmad Yani 

12. Juanda 

13. Abdul Rahman Saleh 

14. Sumenep 

15. Supadio 

16. Sampit 

17. Syamsudin Noer 

18. Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman 

19. Sam Ratulangi 

20. Mutiara 

21. Onondowo 

22. Pongtiku 

23. Sultan Hasanudin 

24. Kolaka 

26. Lombok 

27. Komodo 

28. Tardamu 

29. El Tari 

30. Atambua 

31. Marinda 

32. Domine Eduard Osok 

33. Rendani 


34. Sentani 

35. Mopah 

t TAHAP 

PEMBANGUNAN 

1. New Bintan 

2. Tanjung Lesung 

3. Kertajati 

4. Kulon Progo 

5. New Samarinda 

6. Mengkendek 

7. Miangas 

O 

O DIUSULKAN 

1. Panimbang 

2. Garut 

3. Purbalingga 

4. Boyolali 

5. Bojonegoro 

6. Tulungagung 

7. Purboyo 

8. Nort Bali 

9. Nort Bali private jet airport 

10. Kangean 

11. Tanjung Bendera 

12. Morotai 

• DIBATALKAN 

1. Lebak 
2. Karawang 


Peta tersebut 
menunjukkan 
pembangunan, 
pengembangan dan 
ekspansi bandara 
(beberapa diproyeksikan 
menjadi Aerotropolis dan 
aero city) di seluruh 
Indonesia. Peta tersebut 
menunjukkan bahwa 
infrastruktur bandara 
dibangun di berbagai 
tempat di Indonesia 
bertujuan terutama untuk 
kepentingan turisme dan 
juga perluasan ekonomi 
melalui pembentukan 
zona-zona ekonomi 
potensial (perdagangan 
dan industri). Bandara- 
bandara tersebut berada 
dalam tahap operasional, 
tahap masa 

pembangunan, diusulkan 
dan bahkan terdapat 
pembangunan bandara 
yang dibatalkan. 

Sumber: 

“Aviation expansion in Indonesia - 
tourism, land struggles, economic 
zones and aerotropolis” oleh Rose 
Bridger (2017),diterbitkan oleh Third 
World NetWork dan Global Anti- 
Aerotropolis Movement (GAAM). 


31 







NEW YOGYAKARTA 

INTIERNATIONAI. 

AIRPORT 

IN KULON PROGO 



Pamflet didukung oleh komunitas warga terdampak ekspansi bandara Kulon 
PEDPLE'5 ALLIHNEE Progo serta berbagai kolektif dan kelompok-kelompok solidaritas yang 
AqniN5T AIRPDRT5 mendukung perjuangan melawan penggusuran pembangunan infrastruktur yang 
RN3 AERDTRDPDLI5 ticlak berpihak P acla kemakmuran rakyat, namun pada kepentingan investor . 

Pamflet ini dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan bebas. 


IIJOGJA 

TT DARURAT 

TT AGRARIA 


f Jogja Darurat Agraria | @JDA_SG_PAG | (tf) Jogja_Darurat_Agraria 
O @usc9873b I ^ jada_gra@riseup.net I @ www.selamatkanbumi.com